Hukum adat sebagai pendamping hukum negara

BAB I

Pendahuluan

 

1.1. Latar Belakang

Indonesia dengan banyak kepulauan dan ragam suku beserta adatnya telah menjadi sebuah daya tarik dan juga nilai tambah karena keuikan dan bentuk adat-adat yang bila dilihat oleh para turis asing menjadi sebuah hal yang eksotis.

Selain dari kebudayan yang menarik itu keberadaan suku pedalaman seperti suku Anak Dalam dan suku pedalaman lain yang mempunyai sistem hukum sendiri yaitu sistem hukum adat juga menjadi sebuah realita yang menarik, terutama setelah ada kasus suku pedalaman Dayak yang dibawa ke ranah hukum nasional yang banyak mendapat tanggapan dari para ahli kebudayan maupun ahli hukum.

Saya melihat ini sebagai sebuah hal yang menarik karena adanya dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia menurut saya yaitu hukum nasioal bagi  kita yang sudah dikatakan maju dan sistem hukum adat yang dipakai bagi mereka yang masih hidup dalam lingkup adat yang sangat kental. Ini menjadi manarik untuk di angkat sehingga saya akan membuat makalah mengenai isu tersebut

 

1.2. Rumusan Masalah

  1. Apa yang dimaksud dengan hukum adat?
  2. Bagaimana hukum adat menurut para ahli?

1.3. Tujuan

  1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum adat
  2. Mengetahui bagaimana hukum adat menurut para ahli

BAB II

Pembahasan

Hukum

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum

1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

3. Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149).

4. Bellfoid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.

5. Mr. E.M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

6. Duguit, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu[1].

 

Hukum Adat

Sebelum lebih jauh membahas tentang hukum adat sebelumnya ini adalah beberapa pengertian tentang hukum adat

Prof. Dr. R. Soepomo SH.

Hukum adat adalahan sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (unstatutory law), hukum yang hidup sebagai konvensi di Badan-Badan Hukum Negara ( parlemen, Dewan Propinsi dsb),  hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota maupun  di desa-desa (custommory law)

Surojo Wignjodipuro SH.

Hukum adat adalah kompleks norma-norma yang bersumber pada perasan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi)[2]

Dari penjelasan diatas ada kesamaan yang bisa kita ambil yaitu hukum adat adalah aturan tentang cara hidup, berperilaku dan lainya yang tidak tertulis seperti hukum positif atau hukum negara.  Hukum adat sendiri sering disebut the living law ini karena hukum adat terlahir dari pola hidup masyarakat dimana hukum itu berproses dan sekaligus juga merupakan hasil dari proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dari hukum itu sendiri.

Hukum adat tumbuh dan berakar  dari kenyataan-kenyataan hidup dalam masyarakat sesuai dengan fitrahnya menurut Prof.Soepomo[3] Hukum adat terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan  perkembangan masyarakat. Hukum Adat bukan saja berasal dari  pekiran mengenai hukum tapi juga tentang perasan hukum sehingga mereka dapat menemuka sistem hukum yang didasarkan pada adat istiadat  yang kadang  statis dan kadang berkembang  sesuai  dengan wadahnya yaitu masyarakat.

Bergeraknya waktu dan jaman  ke arah modernintas dan globalsasi mulai meninggalkan kenyataan hukum adat, karena perkembagan jaman yang beranggapan bahwa hukum adat dirasa kurang maksimal, ditambah masuknya hukum-hukum barat yang sekarang mempengaruhi sistem hukum indonesia. Jadi bagi masyarakat yang tidak terkena oleh dampak modernisasi hukum adat adalah satu-satunya hukum yang mereka kenal dan mereka pahami dan dengan pemahaman itu justru ketaatan pada  hukum adat sangantlah tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang terbuka dan menerima modernisasi terhadap  hukum  Negara.

Hukum adat yang berlaku di Indonesia terutama yang dipakai di suku-suku pedalaman jika kita perhatikan justru membawa dampak yang jelas, sanksi yang tegas, juga ketentuan yang jelas. Contoh nyatanya adalah dari hukum adat yang  berlaku di  suku Baduy yang berada di Kabupaten  Lebak, Propinsi Banten Suku Baduy dalam melarang penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak boleh memakai sabun kimia, tidak boleh merokok, dan beberapa aturan lagi yang mempunyai sifat bijak terhadap alam[4]. Hukum adat ini  merupakan contoh nyata bahwa hukum adat justru membawa dampak nyata dibanding hukum positif (Negara).

Namun diihat dari segi lain hukum  adat tidak dianggap sesuai dengan  perkembangan jaman dan kenyataan banyaknya suku, ras, agama dan golongan di Indonesia yang jelas tidak  bisa menggunakan satu Hukum Adat saja untuk mencakup  keberagaman ini.

Hukum adat mempunyai dasar berlaku secara sosiologis dan yuridis. Daya berlakunya suatu kaidah hukum secara sosiologis dapat berarti dua hal, yaitu pertama , apakah kaidah tadi diketahui, diakui, dhargai dan ditaati oleh bagian terbesar dari masyarakat, dan kedua, apakah kaidah tadi dapat dipaksakan berlakunya[5]. Di arti yang pertama Hukum adat sah, tapi di arti yang kedua jelas tidak karena Hukum adat ini tidak dapat dipaksakan untuk dipatuhi merata oleh semua lapisan masyarakat.

Argumen

Penjelasan mengenai Hukum Adat dan kenyataa dilapangan justru kadang tidak sesuai, contoh nyata dari masalah yang tak bisa dipecahkan dengan hukum Negara tapi dapat diselesaikan adalah Februari 2013, Hadirnya investasi Raksasa Perkebunan Kelapa Sawit Wilmar Group dengan berbagai macam anak perusahaannya di Kalimantan Tengah, ternyata semakin menambah penderitaan masyarakat di provinsi ini. Salah satu contoh kasus dampak negative  dari masukanya investasi Wilmar Group di Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah kasus yang menimpa masyarakat Desa Tangar Kabupaten Kotawaringi Timur.

Wilmar Group masuk kewilayah Desa Tangar, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan membawa anak perusahaannya yang bernama PT. KKPS 1 dan PT. KKPS 2 (PT. KKPS adalah singkatan dari PT. Karunia Kencana Permai Sejati) pada tahun 2005 lalu[6].

Selain merampas tanah-tanah dan kebun milik masyarakat, Anak perusahaan dari Wilmar Group ini juga melakukan pengerusakan situs-situs budaya dan Kuburan tradisional milik warga. Terakhir, pada tanggal 20 Januari 2013 Aksi brutal  kembali dilakukan perusahaan dengan menghancurkan Situs Keramat milik masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan warga untuk mendapatkan penjelasan dan tanggungjawab perusahaan atas pengerusakan itu, namun perusahaan tidak pernah memberikan tanggapan samasekali, malah beberapa warga yang mengecam tindakan perusahaan itu justru mendapatkan ancaman dan intimidasi dari aparat kepolisian yang bertugas sebagai keamanan di PT. KKPS 2.

Merasa tidak mendapat perlindungan dan pembelaan dari pemerintah kabupaten dan penegak hukum, warga akhirnya mengadukan nasib mereka kepada DAD (Dewan Adat Dayak) yang kemudian memepertemukan warga dengan pihak pemerintah Propinsi. Dalam pertemuan dengan pihak Propinsi Kalimantan Tengah, warga diterima oleh Bapak Achmad Diran selaku Wakil Gubernur dan pada saat itu orang nomor dua di Kalimantan tengah ini berjanji akan datang langsung ke Desa Tangar dan membantu mencarikan solusi untuk permasalahan warga dengan pihak perusahaan[7].

Dari uraian di atas dapat kita diketahui jika tidak salah jika masyarakat adat dayak lebih memperayai hukum adat mereka karena hukum adat yang mereka taati dan terapkan benar-benar dapat membantu dan menyelesaikan permasalahan yang sedang di alami.  Jika di banding dengan hukum possitif yang pelaku dari pelanggaran dapat dengan mudah mengelak asalkan memiliki pengacara handal, dan meskipun dikatakan bersalah hukuman yang didapat tidak sesuai dan tidak menyebabkan efek jera sama sekali.

Hukum adat menggunakan sanksi sosial yang  justru sangat memberikan efek, dan pelanggar tidak dapat mengelak ataupun memperingan hukuman.  Di sisi lain keberhasilan ini berhasil karena hukum adat yang lahir dari masyarakat itu sendiri buka hukum yang  dibuat-buat seolah untuk mengatur dan memberikan kepastian dari suatu hal malah justru dibuat untuk menjadi celah untuk melakukan pelanggaran.

 

 

 

BAB III

Penutup

 

3.1. Kesimpulan

Hukum positif dan hukum adat pada dasarnya memiliki sisi dimana mereka unggul masing-masing, hukum positif dapat  berlaku universal sedangkan  hukum adat bersifat tepat sasaran karena sesuai dengan masyarakat masing-masing.   Dalam perbedaa  ini bisa diambil keuntungan yaitu hukum nasional  dapat mengadaptasi  hukum-hukum adat yang secara sosiologis  dan kutural sesuai dengan kebudayaan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kepatuhan yang baik dengan memasukan beberapa bagian dari  banyaknya hukum adat yang ada di indonesia yang tentu sesuai dengan tujuan kenapa Negara ini berdiri dan menjadi Negara hukum.

Prof Yusril Izha Mahendra Pakar Hukum Tata Negara juga menyetujui jika hukum adat dan hukum Islam hendaknya bisa dijadikan sumber hukum positif atau nasional untuk ke depannya[8]. Sekali lagi ini dikarenakan kemampuan dari hukum adat yang lebih mengikat dan memiliki tingkat yang tinggi untuk di patuhi, dan tidak dapat kita pungkiri jika pada dasarnya hukum adat memiliki sebuah nilai yang lebih baik daripad hukum Negara dikarenakan hukum ini tumbuh bersama masyarakat 

Keharmonisan antara hukum adat dan hukum Negara mulai terlihat dari  Rancangan KUHP pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

Dalam Pasal 756 ayat 1 Rancangan KUHP tersebut ditegaskan setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang tidak tertulis dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana adalah tindak pidana[9].

Dari mulainya kesadaran jika hukum-hukum adat ini dapat dijadikan sebuah sumber  bagi pembuatan hukum Negara maka kehidupan sistem hukum di Indonesia secara perlahan akan menujukan kemajuan meskipun membutuhkan waktu untuk menerapkannya tapi akan membuat wajah  hukum Indonesia menjadi lebih cerah.

 

3.2.  Kritik dan Saran

Penulis menyadari banyak kekurangan dari makalah yang penulis buat, untuk itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang membangun agar kelak bisa membuat makalah yang lebih baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Buku :

Abdurahman SH. Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pebangunan Nasional,  Penerbit Alumni, Bandung, 1978

 

Internet

http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html (diakses pada 14 Mei  2013 pukul  20.33)

 

http://imbasadi.wordpress.com/2011/11/03/keteladanan-hukum-adat-pada-masyarakat-baduy-sebagai-salah-satu-potret-nasionalisme-tiada-henti/ (diakses pada 14 Mei 2013 pukul 20.44)

 

http://walhikalteng.org/masyarakat-adat-dayak-merasa-dihina-oleh-perusahaan-wilmar/ (diakses pada 14 Mei 2013 pukul 20.59)

 

http://oase.kompas.com/read/2013/03/23/20385319/Yusril.Hukum.Adat.Sumber.Hukum.Nasional (diakses pada 14 Mei 2013 pukul 22.50)

 

http://news.detik.com/read/2013/03/20/142443/2198997/10/hukum-adat-diakui-say-goodbye-hukum-kolonial-belanda (diakses pada 14 Mei 2013 pukul 22.58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[2] Abdurahman SH. “Kedudukan Hukum Adar Dalam Rangka Pebangunan Nasional” (Bandung : Penerbit Alumni, 1978), hlm. 48-49

[3] Abdurahman SH. “Kedudukan Hukum Adar Dalam Rangka Pebangunan Nasional” (Bandung : Penerbit Alumni, 1978), hlm. 53

[5] Abdurahman SH. “Kedudukan Hukum Adar Dalam Rangka Pebangunan Nasional” (Bandung : Penerbit Alumni, 1978), hlm. 63

kufur

hari ini dimulai dengan matahari dan hampir ditutup dengan sedikit awan
bukan menduung yang merisaukan atau karena baju yang takut tak kering
tapi sebuah pernyataan dari seseorang yang memebuat orak ini sedikit terjaga
“sampai sekarang saya belum punya temen deket”
sekilas memang terdengar biasa. hanya saja itu sedikit pedas di kuping dan hati ini
kadang kita terlalu berfokus pada apa yang kita tak miliki dan akhirnya melupakan apa yang sudah kita miliki
bukan teman,
bukan sahabat,
bukan juga materi lain
hanya saja hati terasa terusik karena tak mensyukuri sebuah nikmat kecil
yang bisa menjadikan nikmat lain terasa besar
nikmat bahagia
nikmat ketika kita bisa dengan puas menguap di pagi hari karena tidur yang pulas semalam
nikmat ketika keluar kamar untuk berjalan dan yang pertama tercium adalah bau pagi diiringi bau embun
dan dengan sedikit hangat di wajah karena matahari
nikmat ketika malam kita bisa mendengar lagu, terbaring, dan akhrnya tertidur
nikmat tertawa ketika bercanda bersama mereka orang-orang Imageyang terdampar bersama kita di sebuah instansi
begitu banyak kebahagian kecil yang tak kita nikmati karena menanti kebahagian besar yang menurut kita tak kunjung mendarat

kadang manusia bisa begitu kufur, karena merasa tak bahagia dengan hal kecil di sekitarnya
yang justru bisa membahagiakan.
saat manusia tidak bisa menikmati kebahagian-kebahagian kecil, maka sampai matipun kebahagian yang besar tak akan turun

jemu

nyatanya bosan itu terpahat kuat dalam dada
lalu ketika tak ada yang bisa menguraikan kebosanan kemana kita harus lari?
ketepian tambatan hati kah agar bisa berbagi bosan
dan ketika kita sendiri bosan itu mendarat lagi

kadang hati pun tak dapat menyembuhkan hati itu sendiri dikala bosan
lalu?
pada akhirnya kita harus mengalah pada bosa
dan memilih tertidur beralaskan harapan
esok bosan tak datang sehebat hari ini